Kenaikan BBM 2012

Pemerintah Indonesia baru-baru ini memutuskan menaikkan harga bahan bakar minyak dari Rp 4.000 per liter menjadi Rp 6.000 per liter, atau naik sampai 37,5 persen. Selain itu BBM dengan kualitas lain juga dinaikkan dalam skala tertentu, dengan yang paling mahal mencapai Rp 10.000 per liter. Pemerintah Indonesia juga mengambil serangkaian tindakan untuk meredakan dampak negatif akibat kenaikan BBM, antara lain dengan menambah tunjangan finansial.

Pemerintah Indonesia menyatakan, kenaikan BBM ini adalah langkah terpaksa, tetapi harus dilaksanakan. Kekhawatiran Indonesia antara lain: situasi Timur Tengah yang terus bergejolak dan penghentian penjualan minyak oleh Iran kepada sejumlah negara Eropa, sehingga harga minyak diperkirakan sulit turun. Sementara itu, produk minyak mentah dalam negeri Indonesia menurun, sehingga Indonesia telah menjadi negara net importer minyak bumi. Pada saat penyusunan APBN 2012, harga minyak ditetapkan pada US$ 90 dolar per barel, sedangkan harga minyak dunia sekarang sudah naik sampai US$ 110 dolar per barel. Apabila BBM tidak dinaikkan, maka belanja subsidi BBM akan membengkak dari Rp 123 triliun menjadi Rp 178 triliun.
Langkah kenaikan BBM ini menimbulkan tanggapan besar di kalangan masyarakat. Survei menunjukkan, 86,6 persen rakyat Indonesia menentang kenaikan BBM. Asosiasi Pengusaha Indonesia menyatakan, kenaikan BBM dan listrik akan menaikkan pengeluaran usaha kecil dan menengah minimal 30 persen, kebanyakan usaha akan mengalami kesulitan. Selain itu, harga produk dari sektor lain juga akan ikut naik seiring kenaikan harga minyak. Biro Pusat Statistik menunjukkan, apabila harga minyak naik Rp 1.500, maka tingkat inflasi sepanjang tahun akan melebihi 11 persen. Untuk meredakan inflasi, Bank Indonesia sudah bersiap jika terjadi sekali atau dua kali kenaikkan BI-rate yang sekarang sebesar 5,75 persen.
Kementerian Keuangan Indonesia menyatakan, kenaikan harga akan menambah beban masyarakat, sehingga pemerintah akan menyediakan bantuan keuangan senilai Rp 3-4 triliun, di antaranya Rp 2,5 triliun sebagai bantuan tunai langsung, di mana setiap keluarga miskin mendapat bantuan tunai Rp 150 ribu per bulan. Untuk meredakan beban keuangan nasional, pemerintah akan menghapuskan, mengurangi, atau menunda pengeluaran administrasi untuk mengatasi kesulitan saat ini.
Analis berpendapat, kenaikan BBM memang akan memberikan dampak negatif dalam jangka pendek, tetapi dilihat dari jangka panjang justru sangat bermanfaat bagi ekonomi nasional. Tetapi harus diperhatikan, pemerintah dari pusat hingga daerah harus meningkatkan pengawasan pasar agar dampak kenaikan harga barang tidak mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia.